6 Kebijakan kontroversial Gus Dur saat jadi presiden

Reporter : Mohamad Taufik | Sabtu, 7 Desember 2013 04:00

Gus Dur dan Megawati

Merdeka.com - Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang dikenal kontroversial. Kebijakan-kebijakannya kerap menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Misalnya ketika Gus Dur mengunjungi Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu lengser. Padahal, waktu itu Soeharto sedang menjadi sorotan publik.

Gus Dur juga pernah mengusulkan agar pemerintah mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia. Usul itu langsung menuai kontroversial, hingga akhirnya kandas direalisasikan.

Selain dua hal itu, sebenarnya masih ada banyak kebijakan-kebijakan Gus Dur tatkala menjadi presiden yang kontroversial. Namun untuk tulisan ini, merdeka.com hanya merangkum 6 kebijakan saja.

Berikut ini 6 kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menuai kontroversial:

1. Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan

      Merdeka.com - Baru sebulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, ini sebelumnya sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru dan Habibie

Saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR tak ubahnya taman kanak-kanak. "Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas," kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota Dewan.

2. Sambangi Soeharto pasca-lengser

      Merdeka.com - Gus Dur juga memilih menyambangi mantan Presiden Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu dilengserkan pada 1998. Padahal, waktu itu Soeharto dan Keluarga Cendana sedang menjadi sorotan publik. Gus Dur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, pada 30 Agustus 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto.

3. Usul agar TAP MPR tentang PKI dihapus

      Merdeka.com - Usul Gus Dur ini juga menuai kontroversial, yakni pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme / Leninisme di Indonesia. Namun usul ini kandas. Dalam rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR, seluruh Fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu.

Akibat usul itu, aksi protes kaum muda serat umat Islam muncul di mana-mana. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut, kendati sempat berkukuh mendukung usulan tersebut.

4. Memecat Juzuf Kalla dan Laksamana Sukardi

      Merdeka.com - Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla serta Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan dia, keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Belakangan, Hamzah Haz juga mengundurkan diri dengan alasan menolak kedekatan Gus Dur dengan Israel.

5. Mengubah keangkeran Istana

      Merdeka.com - Gus Dur mengubah keangkeran Istana dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pejabat, hingga kiai NU yang hanya memakai sarung dan sandal. Bahkan suatu ketika ia pernah mengenakan celana pendek di Istana Negara. Gus Dur juga kerap kedatangan tamu hingga malam hari.

6. Ancam keluarkan dekrit pembubaran parlemen

      Merdeka.com - Kebijakan ini paling kontroversial dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancaman mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen. Dekrit itu berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, dan akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.